INFLASI

INFLASI

Pengertian inflasi, yaitu penurunan nilai mata uang secara terus menerus karena jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.

Tanda-tanda inflasi adalah terjadinya harga barang dan jasa secara terus menerus.

Jenis-jenis inflasi menurut sebabnya :

1.      Demand full inflation, inflasi yang disebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa.

2.      Cost push inflation, inflasi disebabkan naiknya biaya produksi.

3.      Spiral inflation, merupakan gabungan antara demand full inflation dan cost push inflation.

Jenis-jenis inflasi menurut sifatnya :

1.      Creeping inflation (merayap), ditandai dengan laju inflasi yang rendah kurang dari 10% per tahun.

2.      Galloping inflation (inflasi menengah), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar.

3.      Hiper inflation ( inflasi tingkat tinggi), harga naik dalam waktu yang sangat cepat.

Kebijakan pemerintah mengatasi inflasi :

1.      Kebijakan moneter, yaitu menaikkan tingkat suku bunga simpanan di bank, politik diskonto, cadangan minimum, pasar terbuka, kebijakan/pengketatan pemberian kredit.

2.      Kebijakan fiskal, yaitu menaikkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak (intensifikasi pungutan pajak)

3.      Kebijakan non fiskal dan non moneter, kebijakan yang berkaitan dengan output produksi dengan meningkan output produksi dapat mengurangi laju inflasi misalnya melalui penurunan bea masuk. Kebijakan penentuan harga dan indexing dilakukan dengan index harga, misalnya : upah buruh / karyawannya dikaitkan dengan index harga tertentu pada saat konomi dalam keadaan stabil (normal) yang menjadi ukuran adalah nilai riil dari upah / gaji yang diperoleh tidak dilihat dari nilai nominalnya. Maka harga-harga berubah maka nilai nominal yang diterima bisa berubah tetapi nilai riilnya tetap.

ANGGARAN NEGARA

ANGGARAN NEGARA

Anggaran merupakan suatu daftar / pernytaan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan selama jangka waktu tertentu.

Anggaran digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan nasional. Dalam keadaan deflasi digunakan anggaran defisit. Dalam keadaan inflasi digunakan anggaran surplus. Dalam keadaan normal digunakan anggaran berimbang.

Jenis-jenis anggaran :

1.      Anggaran berimbang

2.      Anggaran tidak berimbang : anggaran belnja defisit, anggaran belanja surplus.

Anggaran belanja defisit yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada anggaran yang di dasarkan pada keinginan bukan kepada kemauan. Prioritas pada pengeluaran bukan penerimaan sehingga jumlah pengeluaran akan melebihi penerimaan sehingga akan terjadi kekuranagn pengeluaran. Pemerintah mencetak uang untuk menutupi kekurangan pengeluaran. Pemerintah mencetak uang sehingga mengakibatkan inflasi yang semakin meningkat.

Anggaran belanja berimbang yaitu penyusunan anggaran dimana sisi penerimaan negara dengan sisi pengeluaran dalam keadaan seimbang.

Anggaran belanja berimbang dinamis yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran seimbang dan jumlahnya setiap tahun memungkinkan untuk meningkat / bertambah besar.

Anggaran belanja surplus yaitu penyusunan anggaran dilandasi keingnan untuk mengupayakan agar penerimaan anggaran negara lebih besar dari pengeluaran. Sehingga tabungan negara bisa lebih ditingkatkan juga sebagai upaya untuk menekan laju inflasi yang berkembang dikarenakan jumlah uang yang beredar jauh lebih besar dari jumlah barang dan jasa yang tersedia.

Langkah-langkah untuk mengupayakan anggaran belanja surplus :

1.      Penghematan belanja negara (efisiensi pengeluaran negara).

2.      Intensifikasi punguatan pajak dari masyarakat.

3.      Pencegahan berbagai tindakan inefisiensi (kebocoran penggunaan keuangan negara/korupsi) baik yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat.

SISTEM EKONOMI

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme :

1.      Suatu ideologi / paham yang percaya bahwa modal merupakan sumber utama untuk dapat menjalankan sistem perekonomian di suatu negara.

2.      Kapitalisme berpijak pada paham pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi.

3.      Sistem perekonomian diorientasikn kepada persaingan bebas di pasar internasional dengan tujuan akhir mampu menguasai modal

Ciri-ciri sistem ekonomi neoriberalisme :

1.      Bentuk baru dari paham ekonom pasar bebas yang mengkoreksi kelemahan yang terdapat pada sistem okonomi liberal.

2.      Berpijak pada paham pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi.

3.      Sistem perekonomian diorientasikan pada persaingan bebas di pasar internasional dan tujuan akhir akumulasi modal.

Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan :

1.      Demokrasi ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya peran serta rakyat beranjak dalam penguasaan modal atau penguasaan faktor-faktor produksi.

2.      Diorientasikan maksimalisasi partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan akhir pada kesejahteraan rakyat.

3.      Rakyat yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan jalannya perekonomian menguasai alam yang terkandung di dalam bumi maupun di atas bumi.

4.      Negara didirikan untuk mewakili kepentingan rakyat negara diamanati untuk menguwasai sumber-sumber ekonomi milik rakyat demi untuk kesejahteraan rakyat.

Ciri-ciri sistem ekonomi pancasila :

1.      Adanya peranan yang dominan dari koperasi dalam kehidupan ekonomi. Bila kegiatan ekonomi tidak efisien dilakukan koperasi maka akan dikerjakan oleh pemerintah. Bila kedua-duanya kurang efisien maka dilakukan oleh swasta.

2.      Semua bentuk usaha dalam ekoomi pancasila harus didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmonisasi bukan pada azas kepentingan pribadi / golongan. Dalam menggerakkan roda perekonomian tidak semata-mata atasdasar pertimbangan ekonomi saja, tetapi juga pertimbangan moral. Ekonomi pancasila memiliki pandangan bahwa manusia bukan melulu ekonomis man tetapi juga sosial dan religius man.

3.      Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah kemerataan sosial.

4.      Memberikan prioritas utama pad terciptanya suatu perekonomian yang tangguh, struktur perekonomian yang seimbang.

5.      Pengandalan pada sistem disentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan disamping dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah kepada pekembangan ekonomi.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Olehkarenanya secara makro semangat koperasi (kekeluargaan) hendaknya mendasari kegiatan ekonomi nasional. Sedangkan secara mikro (parsial) bangun usaha koperasi diterapkan pada semua sektor usaha yang melibatkan banyak orang di dalam kegiatannya.

Sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari filsafah / pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila, maka pelaksanaan ekonomi Indonesia hendaknya mengacu kepada ketentuan pasal 23, 27, 33 dan 34 dari UUD 1945.

1.      Pasal 23. Mengemukakan hak budget bagi DPR, merupakan hak rakyat untuk menentukan nasib serta untuk cara hidupnya sendiri. Rakyat diwakili DPR berhak menentukan besarnya pajak yang dupungut serta penggunaannya.

2.      Pasal 27. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak tnpa membeda-bedakan golongan tertentu serta mempunyai kesempatan yang sama.

3.      Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan

4.      Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara berdasarkan azas kemanusiaan.

Dari hal-hal tersebut diatas Indonesia menganut sistem ikonomi campuran yaitu mengandung unsur sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasaran sosial yaitu memungkinkan terjadinya persaingan bebas tetapi bukan persaingan mati-matian yang kuat memakan yang lemah. Campur tangan negara dalam bentuk BUMN dilakukan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mengatasi krisis, membantu golongan ekonomi lemah, pemerataan pendapatan serta mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta.

BUMN merupakan badan usaha yang dikenal dengan Public Enterprise yang mengandung 2 unsur penting, yaitu :

1.      Unsur pemerintah

2.      Unsur bisnis

Bentuk-bentuk BUMN meliputi :

1.      Perjan, dimana unsur publik lebih besar dari unsur bisnis.

2.      Persero, dimana unsur bisnis lebih besar dari unsur pemerintah.

3.      Perum, dimana unsur bisnis dan pemerintah seimbang 50%)

Yang membedakandengan BUMS maupun koperasi bahwa kedua unsur tersebut, baik kepentingan pemerintah maupun unsur bisnis akan selalu ada, walaupun bobotnya berbeda BUMD/BUMN merupakan produk politis karena pembentukannya diusulkan pemerintah dan disetujui oleh DPRRI.

BUMN mempunyai 3 tujuan :

1.      Public purpose

2.      Public ownership

3.      Public control

Tujuan utama pendirian BUMN yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Di negara berkembang public purpose merupakan dasar utama dari pendirian BUMN. Dengan demikian BUMN berbeda dengan BUMS yang semata-mata mencari keuntungan dalam bentuk memberi jasa.

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, maka ruangg lingkup kegiatan ekonomi dari masing-masing pelaku ekonomi sebagai berikut :

1.      Usaha negara menangani kegiatan sektor ekonomi yang paling bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

2.      Usaha koperasi merupakan bentuk usaha yang tidak menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.

3.      Usaha swasta / perorangan terbuka pada sektor-sektor ekonomi bukan merupakan cabang produksi penting yang dikuasai negara / tidak menyangkut hajat hidup orang banyk serta tidak melibatkan banyak orang di dalam pelaksanaannya.

Dewasa ini peran BUMN dan BUMS lebih menonjol dibandingkan dengan koperasi. Oleh kesemuanya bangun koperasi masih membutuhkan iklim dan mekanisme sistem perekonomian tertentu yang memungkinkan ketiga sektor ekonomi tersebut dapat memerankan fungsunya masing-masing dengan seimbang dan saling berhubungan pada masa-masa mendatang.

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

KEADAAN PEREKONOMIAN INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI AKHIR MASA PEMERINTAHAN ORDE LAMA (1950-1966)

1. Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

• Mementingkan golongan masing-masing, memperebutkan kekuasaan, dan pembangunan tidak berjalan.
• Kekuasaan pemerintah ada di tangan kabinet yang dipimpin seorang perdana menteri.
• Presiden RI sebagai lambang (tidak berperan dalam pemerintahan melainkan dipegang oleh menteri, namun tidak efisien)
• Berlaku demokrasi liberal.
• Sistem ekonomi liberal LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) rata-rata 2,7% per tahun.
• Berlaku UUDS 1950 yang berbau liberal.
• Selama 1950-1959 terjadi delapan kali pergantian kabinet.
• Situasi politik tidak stabil karena masing-masing partai yang berkuasa hanya mementingkan golongnnya, ekonomi tidak berkembang, pembangunan lainnya terbengkalai karena masa kerja kabinet pendek.

2. Pemerintahan Masa Berlakunya Demokrasi Terpimpin  (1959-1966) 

• Ekonomi sosialis, aktifitas ekonomi ditangani pemerintah bukan individu, dan timbul inflasi karena pembangunan besar-besaran.
• Diawali dengan dekrit presiden 5 juli 1959.
• UUDS 1950 diganti dengan UUD 1945
• Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin.
• Ekonomi liberal diganti dengan ekonomi terpimpin.
• Pengaturan ekonomi sepenuhnya ada pada pemerintah.
• Kekuasaan pemerintah mutlak ditangan presiden dan bersifat otoriter (kekuasaan penuh).
• Muncul pembangunan proyek-proyek mercusuar dengan biaya tinggi.
• Realisasi pengeluaran APBN tidak terkendali, hutang luar negeri ke negara-negara sosial membengkak, kemiskinan meningkat.
• Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, bank indonesia melakukan pencetakan uang.
• inflasi semakin tinggi, terjadi hyper inflasi tahun 1969 mencapai 650%
• Tahun 1965 PKI berusaha merebut kekuasaan pemerintahan RI melalui G 30 SPKI.
• G 30 SPKI dapat ditumpas oleh eksponen orde baru, lahirlah pemerintahan orde baru 1 Maret 1966 dengen presidennya yaitu Soeharto.

 KEADAAN PEREKONOMIAN MASAORDE BARU (1966-1998)

1. Kondisi Masa Peralihan

• Hutang negara membengkak.
• Ekspor menurun, 75% dana APBN untuk proyek mercusuar.
• Laju inflasi 30-50% per tahun.
• Prasarana perekonomian rusak berat, misalnya jalan, jembatan dll.
• Produktifitas sektor industri menurun.

 2. Pembangunan Masa Orde Baru 

• Masa peralihan (1966-1968)
• Pembangunan Jangka Panjang tahap I (1969-1993)
• Pembangunan Jangka Panjang tahap II (1994-2019)

3. Langkah Perbaikan Ekonomi 

    Program pembangunan jangka pendek (1966-1968)

• mengatasa hyper inflasi.
• mengusahakan stok pangan yang cukup.
• rehabilitasi prasarana perekonomia.
• membuka kembali hubungan dengan luar negeri (negara-negara barat)
• memberlakukan 3 undang-undang perbankan : UU Perbankan tahun 1967, UU Bank Sentral tahun 1968, UU Bank Asing tahun 1968.
• perluasan lapangan kerja.

    Program pembangunan jangka panjang dengan melaksanakan repelita I s.d repelita X. Pembangunan jangka panjang tahap I adalah sebagai berikut :

• Repelita I (1969-1974)
• Repelita II (1974-1979)
• Repelita III (1979-1984)
• Repelita IV (1984-1989)
• Repelita V (1989-1993)

    Sasaran pembangunan setiap tahap repelita, adalah sebagai berikut :
    Repelita I :

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
2. pertumbuhan ekonomi yang tinggi
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

    Repelita II :

1. pertumbuhan ekonomi yang tinggi
2. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

    Repelita III :

1. pemerataan pembangunan
2. pertumbuhan ekonomi
3. stabilitas nasional

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada setiap tahap repelita:

• repelita I dan II, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata 7% per tahun
• repelita III, LPE rata-rata 3,5% per tahun
• repelita IV, LPE rata-rata 5,32% per tahun
• repelita V, LPE rata-rata 6,7% per tahun

Hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Orde Baru selama pembangunan jangka panjang tahap I (1969-1993) adalah sebagai berikut :

1. inflasi dapat ditekan dari 650% pada tahun 1965 menjadi rata-rata 17% per tahun dalam dasawarsa 70an, dan terus turun rata-rata 9% per tahun dalam dasawarsa 80an.
2. pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun.
3. pendapatan perkapita masyarakat naik dimana-mana pada awal Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap I sebesar 70USD, pada akhir PJP I menjadi 700 USD.
4. penduduk miskin awal PJP I berjumlah kurang lebih 70jt orang / 60% dari jumlah penduduk. Akhir PJP I menjadi kurang lebih 25,9 juta orang / 13,7% dari jumlah penduduk.
5. ekspor komoditi non migas mengalami peningkatan.

Upaya untuk meningkatkan LPE yang menurun akibat pengaruh krisis energi dunia (1982-1983) dengan meningkatkan ekspor non-migas melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. kebijakan devalasi, menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang dolar.
2. deregulasi di sektor perbankan, debirokrasi di sektor perijinan pemerintah.
3. penghematan belanja negara.
4. pembatasan impor barang-barang mewah.
5. menggalang produksi dalam negeri.
6. mengurangi subsidi BBM.
7. intensifikasi penguatan pajak.
8. penjadwalan kembali proyek-proyek pemerintah.

Melalui intensifikasi di sektor pertanian Indonesia pada tahun 1984 telah mampu berswasembada pangan beras.
Pembangunan Jangka Panjang tahap II, meliputi :

• Repelita VI (1994-1999)
• Repelita VII (2000-2004)
• Repelita VIII (2005-2009)
• Repelita IX (2010-2014)
• Repelita X (2015-2019)

Target LPE Indonesia menurut Orde Baru selama repelita VI-X rata-rata 6,8% per tahun dan pada akhir PJP II 2019 income perkapita diperkirakan mencapai 2330 USD.
Program pembangunan repelita tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena pemerintah orde baru mulai Mei 1998 digantikan oleh pemerintahan transisi yang dipimpin oleh B.J Habibie.

Keberhasilan pemerintah orde baru dalam melaksanakan pembangunan sejak awal PJP I sampai dengan repelita VI dikarenakan kondisi-kondisi sebagai beriku :

1. political will dari pemerintah orde baru dibawah pimpinan Soeharto untuk membangun Indonesia.
2. Tercapainya stabilitas politik dan ekonomi pemerintah orde baru yang mampu menekan tingkat inflasi, serta berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia.
3. dukungan SDM yang semakin baik serta kemampuan untuk melaksanakan program-program dan strategi pembangunan.
4. pelaksanaan sistem ekonomi dan politik terbuka yang berorientasi ke negara-negara barat / negara liberal.
5. dukungan adanya kondisi politik dan ekonomi dunia yang lebih baik dibanding dengan masa orde lama.

 Kemunduran, keterpurukan masa orde baru pada akhir pemerintahannya adalah sebagai berikut :

1. banyaknya dana pinjaman / hutang luar negeri.
2. ketergantungan kepada PMA (Penanam Modal Asing)
3. impor yang tinggi.
4. kondisi fundamental ekonomi yang rapuh/buruknya sektor perbankan nasional.
5. kehancuran ekonomi indonesia diawali oleh krisis keuangan yang terjadi di negara Thailan, uang Bath nilai tukarnya turun drastis terhadap dolar. Sehingga krisis moneter meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia.
6. Kurs rupiah terhadap dolar naik pada tahun1998 1 USD = 10.550 Rupiah.
7. dengan bantuan IMF perekonomian Indonesia diperbaiki, tapi tidak mengalami perbaikan, krisis meluas dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi dan krisis politik.
8. demo-demo mulai muncul dimana-mana dengan penggerak para mahasiswa.
9. terjadi tragedi Trisakti. bentrok antara aparat negara dengan mahasiswa 13 mei 1998, gedung DPR diduduki mahasiswa, presiden diminta mundur dari jabatannya, akhirnya presiden Soeharto pada tanggal 27 Mei 1998 menyerahkan jabatannya pada B.J Habibie.

KEADAAN PEREKONOMIAN PADA PEMERINTAHAN TRANSISI

Dengan pimpinan B.J Habibie tidak berjalan lama dimana keadaan tidak mencerminkan adanya perubahan baru, bahkan KKN semakin menjadi. Melalui pelaksanaan pemilu 1999 terpilih Gusdur sebagai presiden RI dan Megawati sebagai wakil presiden. Dan lahirlah pemerintah Reformasi (perubahan).


KEADAAN PEREKONOMIAN PADA PEMERINTAHAN REFORMASI

Pemerintahan reformasi yang dipimpin Gusdur pada awal pemerintahan kondisi perekonomian menunjukkan adanya perbaikan tetapi tidak berjalan lama. Presiden bertindak diktator, sikap presiden tidak sejalan dengan DPR, dan KKN tetap berjalan. Berbagai permasalahan dalam negeri tidak terselesaikan dengan baik. kerusuhan sosial yang bernuansa desintregrasi muncul dimana-mana. Hubungan dengan IMF semakin buruk. Kurs dolar mencapai 1 USD : 12.000 rupiah. 
kondisi perekonomian lebih buruk dari keadaan masa transisi, karena hal-hal sebagai berikut :

1. perekonomian indonesia masih sangat bergantung pada impor.
2. hutang luar negeri jumlahnya sangat besar.
3. inflasi yang semakin tinggi.
4. cadangan defisa menurun (ekspor menurun)
5. 21 Maret istana presiden di kepung para demonstran, menuntut Gusdur mundur.